Jakarta, Penalutim.com – Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe, meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) melakukan reformasi total dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Sebab menurutnya, tata kelola aset daerah saat ini dinilai masih carut-marut sehingga berpotensi memicu kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Taufan mengungkapkan, minimnya transparansi dan profesionalisme pengelola di daerah yang membuat pemanfaatan BMD, baik barang bergerak maupun tidak bergerak menjadi tidak maksimal.
“Barang milik daerah, jujur saya katakan, itu bisa merupakan benda bergerak dan tidak bergerak. Aset daerah terkadang tidak terkelola dengan baik,” kata Taufan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Taufan mencontohkan keberadaan unit usaha milik daerah di bidang industri seperti otomotif hingga sektor manufaktur lainnya yang kerap berjalan tanpa arah bisnis yang jelas.
“Seperti ada usaha milik daerah bidang industri, apakah industri otomotif atau industri yang lain, ini tidak terkelola secara profesional,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar itu menekankan bahwa kunci pembenahan BMD ke depan terletak pada perbaikan manajemen internal dan SDM pengelola.
Lebih lanjut, Anggota DPR Dapil Sulawesi Selatan II itu pun membeberkan tiga syarat utama yang wajib dipenuhi pemda agar aset daerah tidak menjadi beban APBD.
“Tantangan ke depan, barang milik daerah ini harus dikelola secara optimal. Salah satu aspek yang paling penting adalah transparansi atau keterbukaan dalam mengelola,” ujar Taufan.
“Profesionalisme itu penting sekali. Dan yang tidak kalah pentingnya, mereka-mereka yang mengelola barang milik daerah ini harus punya integritas yang tidak diragukan,” pungkasnya.
Komentar ditutup.