Jakarta, Penalutim.com – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah yang terangkum dalam Asta Cita.
Sejumlah kalangan menilai, selain capaian yang perlu diapresiasi, pengawasan masyarakat sipil tetap diperlukan untuk mengantisipasi berbagai persoalan dalam pelaksanaan kebijakan.
Hal itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Refleksi Dua Tahun Asta Cita Presiden Prabowo, Apa yang Sudah Terasa?” yang diinisiasi Perkumpulan Pemuda Keadilan di sebuah kafe di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026).
Aktivis Pejuang Keadilan Dendi Budiman mengatakan, visi yang diusung Prabowo pada dasarnya memiliki tujuan yang baik. Namun, ia menilai masih terdapat persoalan dalam pelaksanaan pemerintahan, terutama dugaan praktik kongkalikongnomic yang melibatkan pejabat, korporasi, pengusaha, hingga mafia tanah dan peradilan.
“Cita-citanya memang mulia Pak Prabowo ini, tapi di bawahnya kita tahu ada begitu banyak yang kita sebut sebagai kongkalikong, ada menteri kongkalikong dengan korporat, dengan pengusaha, dengan mafia-mafia tanah, mafia-mafia peradilan,” kata Dendi.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi masyarakat sipil, aktivis, dan mahasiswa untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan.
Dendi menegaskan, evaluasi terhadap dua tahun kepemimpinan Prabowo tidak berarti mengabaikan berbagai capaian yang telah diraih pemerintah. Sebaliknya, evaluasi diperlukan agar persoalan yang masih terjadi dapat diperbaiki pada sisa masa pemerintahan.
“Pak Prabowo ini bukan malaikat. Dua tahun ini tentu saja tidak lepas dari cacat. Maka itu kita harus kawal bersama dan apresiasi capaian-capaian yang telah dilakukan,” ujarnya.
Ia berharap pengawasan publik dapat diperkuat pada tahun-tahun berikutnya agar berbagai persoalan di tingkat pelaksana kebijakan dapat teridentifikasi dan dilaporkan.
Menurut Dendi, masyarakat sipil memiliki peran untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPP DEM) Nopri Agustian yang bertindak sebagai moderator mengatakan, pelaksanaan pemerintahan Prabowo-Gibran dapat dilihat sebagai proses penataan kebijakan dari hulu hingga hilir.
Ia menyoroti upaya penindakan terhadap pengusaha yang diduga menjalankan praktik ilegal serta penerjemahan kebijakan pemerintah ke dalam program-program yang menyentuh masyarakat.
“Kalau kita tarik kesimpulan sementara bahwa dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo-Gibran, menurut Bung Deddy ini, dari hulu ke hilirnya itu sedang ditata dan dikelola dengan baik,” kata Nopri.
“Pengusaha-pengusaha gelap ini sedang ditindak. Hilirnya diterjemahkan dari berbagai program-program kerakyatan,” lanjutnya.
Di sisi lain, pengamat politik dari UPN Veteran Jakarta, Asep Kamaludin, menilai terdapat tiga pilar utama Asta Cita yang dampaknya mulai dirasakan masyarakat. Salah satu yang disorotnya adalah penguatan sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan dasar.
Menurut Asep, berbagai upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah perlu dilihat sebagai bagian dari proses pembenahan terhadap persoalan yang telah berlangsung lama.
“Yang pertama adalah penguatan SDM dan kesejahteraan dasar. Dalam hal ini, banyak perbaikan yang dilakukan oleh Pak Prabowo,” ujarnya.
Ia juga menilai kebijakan pemerintah perlu mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang, bukan hanya memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini.
Asep mengatakan, perhatian terhadap tumbuh kembang anak sejak masa kehamilan hingga usia balita merupakan salah satu aspek yang perlu dicermati dalam pelaksanaan Asta Cita.
Menurut dia, pendekatan tersebut menunjukkan pentingnya membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini agar generasi mendatang mampu tumbuh dan berkembang serta berkontribusi bagi Indonesia.
“Pak Prabowo ini sebenarnya menegaskan satu hal bahwa yang dia berikan itu bukan hanya generasi masa sekarang, bukan hanya generasi saat ini, tapi bagaimana generasi yang akan datang bisa hidup, tumbuh, dan berkembang untuk menjaga Indonesia,” kata Asep.
Ia berharap berbagai upaya tersebut dapat memberikan hasil yang lebih nyata pada tahun ketiga dan keempat pemerintahan Prabowo.
Asep juga menekankan bahwa dampak kebijakan pembangunan sumber daya manusia diharapkan tidak hanya dirasakan generasi muda, tetapi juga kelompok masyarakat dari generasi yang lebih tua.
“Jadi, bukan hanya generasi remaja yang diperhatikan, tapi sejak balita. Saya yakin di tahun ketiga, tahun keempat itu akan lebih banyak hasilnya, akan lebih terasa dampaknya bukan hanya untuk generasi muda, tapi generasi di atas kita juga,” tuturnya.
Diskusi tersebut menjadi ruang bagi para peserta untuk membahas capaian dan tantangan pemerintahan selama dua tahun terakhir. Para narasumber menekankan pentingnya evaluasi kebijakan dan pengawasan publik agar pelaksanaan Asta Cita dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Komentar ditutup.