Bandung, Penalutim.com – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi dari pegiat ekonomi kreatif dan pendidikan di Bandung. Sejumlah program di sektor pendidikan dinilai mulai memberikan manfaat, terutama terkait kesejahteraan guru dan perbaikan fasilitas sekolah.
Meski demikian, pemerataan pendidikan, penyederhanaan birokrasi, hingga penciptaan lapangan kerja bagi anak muda masih menjadi pekerjaan yang perlu dituntaskan.
Hal itu dibahas dalam diskusi publik bertajuk “Refleksi 2 Tahun Asta Cita: Menakar Realisasi Ekonomi Kreatif, Solusi Pengangguran Usia Muda di Jawa Barat” yang digelar Langkah Foundation di Haja Space, Jalan Cijawura 1, Kota Bandung, Kamis (22/10/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan pegiat ekonomi kreatif dan pendidikan Muflih Dzakwan, Ketua Cabang PMII Kota Bandung Wahyu Pratama, serta perwakilan Langkah Foundation Bandung, Muhammad Abudzarr Fairuz.
Muflih menilai, salah satu hal positif dalam dua tahun pemerintahan Prabowo adalah perhatian terhadap kesejahteraan guru. Dia mencontohkan seorang guru honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun dan akhirnya mendapat kesempatan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Ketika pergantian kepemimpinan, Pak Prabowo punya semangat untuk menyejahterakan guru. Guru tersebut alhamdulillah terpanggil PPG,” ujar Muflih.
Menurutnya, kesempatan mengikuti sertifikasi profesi menjadi penting bagi para tenaga pendidik. Selain mendukung kesejahteraan, langkah tersebut diharapkan turut meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
Muflih juga mengapresiasi program revitalisasi sekolah yang dinilainya memberikan peluang bagi satuan pendidikan untuk memperbaiki fasilitas.
Dia menyebut sekolah yang dikelolanya telah mengajukan program revitalisasi pada 2025 dan mendapat kesempatan pada 2026. Meski masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaannya, program tersebut dinilai membuka peluang perbaikan sarana pendidikan.
“Dulu sekolah-sekolah harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan program revitalisasi. Sekarang aksesnya dirasakan lebih mudah,” katanya.
Dia berharap program tersebut terus diperkuat, terutama bagi sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas dan berada di daerah pelosok.
Menurut Muflih, pemerataan pendidikan harus menjadi perhatian agar siswa di berbagai wilayah mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
Pendidikan Harus Terhubung dengan Dunia Kerja
Selain pembenahan fasilitas dan kesejahteraan guru, Muflih menilai pendidikan perlu diarahkan untuk menjawab tantangan pengangguran usia muda.
Menurutnya, lulusan sekolah tidak cukup hanya memiliki kemampuan akademik. Mereka juga perlu dibekali keterampilan praktis, kreativitas, literasi digital, dan kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan industri.
Hal ini dinilai penting karena ekonomi kreatif membuka peluang bagi anak muda untuk bekerja secara profesional maupun merintis usaha sendiri.
Karena itu, dia mendorong kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan pelaku industri agar keterampilan yang dimiliki generasi muda sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
Pelatihan, pendampingan usaha, akses jejaring bisnis, hingga penyediaan ruang untuk mengembangkan ide kreatif juga dinilai perlu diperkuat.
Dengan dukungan tersebut, pendidikan diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka peluang kerja dan mendorong lahirnya lapangan kerja baru.
Mahasiswa Minta Kebijakan Diperbaiki
Sementara itu, Ketua Cabang PMII Kota Bandung Wahyu Pratama menilai diskusi publik menjadi ruang penting bagi mahasiswa dan anak muda untuk memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan.
Dia mengatakan, apresiasi terhadap capaian pemerintah perlu berjalan beriringan dengan kritik yang konstruktif agar kebijakan yang dijalankan semakin efektif.
“Tugas teman-teman mahasiswa, anak muda, memang mengingatkan. Harapannya, dari diskusi ini bisa lahir perbaikan dan ide-ide konstruktif supaya ke depan seluruh kebijakan, termasuk agenda pemerintahan, bisa berjalan lebih baik lagi,” ujar Wahyu.
Dia turut menyoroti agenda swasembada pangan sebagai salah satu program pemerintah yang perlu dicermati perkembangannya. Namun, menurutnya, pembangunan juga harus memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Wahyu juga menyinggung kebijakan fiskal dan efisiensi anggaran. Dia berharap pengelolaan anggaran tetap memberikan ruang yang memadai bagi pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan publik dan pembangunan.
Menurutnya, kebutuhan daerah di sektor pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja harus tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan anggaran.
Dia juga mengingatkan agar proyek strategis nasional di Jawa Barat dan Bandung Raya memperhatikan kondisi lingkungan serta kehidupan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.
Soroti Birokrasi dan Koordinasi Program
Muflih menambahkan, keberhasilan program pemerintah juga bergantung pada tata kelola dan koordinasi antarlembaga. Dia menilai proses administrasi yang sederhana akan membantu pelaksanaan program berjalan lebih efektif.
Salah satu hal yang disorot adalah perlunya koordinasi data antara lembaga yang menangani program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sektor pendidikan. Koordinasi tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dia juga meminta pemerintah memetakan kondisi sekolah secara menyeluruh sebelum menentukan kebutuhan dan prioritas bantuan.
Menurutnya, kondisi sekolah di perkotaan tidak selalu sama dengan sekolah di wilayah pelosok. Karena itu, kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan masing-masing satuan pendidikan.
“Harapan terbesar saya adalah pemerintah bisa melakukan pemetaan terkait sekolah. Tidak semua sekolah itu bisnis. Banyak sekolah di pelosok yang memang niatnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tuturnya.
Untuk itu, Muflih berharap, dalam tiga tahun ke depan, dukungan pemerintah terhadap sekolah semakin merata. Perbaikan koordinasi dan tata kelola juga diperlukan agar manfaat program pendidikan dapat dirasakan lebih luas.
Diskusi yang digelar Langkah Foundation tersebut menyoroti pentingnya menghubungkan pembangunan pendidikan dengan pengembangan ekonomi kreatif sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi anak muda di Jawa Barat.
Sejumlah program pemerintah yang mendapat apresiasi dinilai dapat menjadi modal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Namun, pemerataan pendidikan, kemudahan birokrasi, koordinasi antarlembaga, dan kebijakan anggaran yang tepat sasaran tetap diperlukan agar peluang bagi generasi muda semakin terbuka.
Komentar ditutup.