Jakarta, Penalutim.com – Alokasi anggaran reward sebesar Rp1 triliun dalam APBN 2027 bagi kepala daerah yang mengukir prestasi dinilai masih kurang.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe usai menghadiri rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, serta seluruh kepala daerah se-Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Meski menyokong penuh wacana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut, ia mengingatkan agar pengucuran insentif tidak dilakukan tanpa tolok ukur yang jelas.
Taufan yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR itu mendesak disiapkannya indikator serta peringkat (grading) kriteria yang transparan dan akuntabel.
“Dana 1 triliun untuk dana reward atau dana insentif ke daerah itu tidak cukup, harus lebih besar dari itu. Tapi dengan catatan, harus dibuatkan grade,” kata Taufan kepada wartawan di Gedung DPR.
Legislator dari Dapil Sulawesi Selatan II itu menekankan bahwa indikator keberhasilan daerah harus terukur secara konkret, mulai dari efektivitas pengelolaan sampah hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tidak mungkin diberikan dana penghargaan jika pengelolaan sampahnya saja tidak becus. Kepala daerah harus memberikan laporan kemajuan yang jelas kepada Mendagri bahwa mereka mampu meningkatkan PAD,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Taufan juga menyoroti maraknya aset Barang Milik Daerah (BMD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terbengkalai.
Mantan Walikota Parepare 2 periode itu menyayangkan banyaknya daerah yang memiliki APBD besar, tetapi kontribusi PAD-nya tetap minim akibat tingginya jumlah ‘lahan tidur’.
“Bukan ukuran jika APBD-nya gemuk tetapi PAD-nya kurus. Kenapa begitu? Karena aset-asetnya tidak produktif. Padahal, aset produktif adalah salah satu indikator bahwa kondisi fiskal daerah tersebut sehat,” ungkap Taufan.
Guna mengatasi persoalan ini, Taufan mendorong para kepala daerah untuk berinovasi dan aktif menggandeng investor dalam mengelola aset mangkrak.
Langkah tersebut dinilai krusial untuk mendongkrak pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana kepala daerah berinovasi, mencari kemitraan investor-investor untuk menanamkan investasinya kepada aset-aset daerah yang selama ini menjadi lahan tidur,” pungkasnya.
Komentar ditutup.