Penalutim.com, Luwu Timur – PT.Vale Indonesia (PTVI) menanggapi poin tuntutan Unjuk Rasa Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda (FKMW) yang dilaksanakan pada Selasa, (6/4/2021).
Miftahuddin Hadilang Eksternal PTVI dalam keteranganya saat dikonfirmasi Penalutim.com mengatakan bahwa PTVI tidak tutup mata terkait pemberdayaan masyarakat lokal.
“Kami tidak tutup mata, kami selalu melakukan koordinasi dan menekankan kepada mitra kami untuk senantiasa memprioritaskan tenaga kerja lokal”, katanya kepada Penalutim.com, Rabu (7/4/2021).
Selain itu, lanjut Mifta, kerjasama PT. Vale dan PT. WIKA adalah kerjasama yang tertuang dalam kontrak yang menekankan semangat pemberdayaan sumberdaya lokal khususnya tenaga kerja lokal. Karena PT. Vale Indonesia memiliki visi tentang pemberdayaan masyarakat lokal yang terdampak dengan kegiatan project. Adapun Ketika ada kontraktor yang tidak melaksanakan sesuai dengan kesepakatan kontrak maka kami dari PT.Vale Indonesia (PTVI) tentu akan berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk melakukan evaluasi”
“Setiap kritikan dan masukan masyarakat terkait hal seperti ini, kami terima dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi”
Mifta juga menanggapi poin tuntutan FKMW terkait pemberdayaan perempuan. Menurutnya, hal tersebut perlu didsikusikan secara lebih spesifik lagi.
Baca Juga : Setelah KPM-LT, Giliran FKMW Demo PT Wika dan PT Vale ini Poin Tuntutannya
“Perlu didiskusikan lebih mendalam lagi terkait pemberdayaan perempuan yang dimaksud teman-teman FKMW. Karena kalau terkait tenaga kerja yang sesuai dengan porsi perempuan. PT. Vale Indonesia telah melakukan itu, contohnya di mining departemen operator alat berat tidak sedikit yang perempuan, kemudian diperkantoran dan bahkan dijajaran top manajemen” paparnya.
Lebih lanjut, ia juga menanggapi forum tanpa legalitas yang terdaftar harus dibubarkan.
“kalau terkait hal itu, kami tentunya menghargai semangat masyarakat untuk berkumpul dan berserikat, namun jika mengenai legalitas bukan domain kami, apalagi untuk membubarkan forum-forum yang tanpa legalitas, sama sekali itu bukan kapasitas kami”
Sementara terkait poin tuntutan semua kontraktor wajib mengadakan sosialisasi dan transparansi tenaga kerja di wilayah 4 lingkar tambang ketika perekrutan ketenagakerjaan. Ia juga mengatakan, bahwa hal tersebut sudah menjadi value kami untuk mengedepankan prinsip open dialog transparant.
“Kami tentunya terus berkoordinasi dan memberikan saran kepada rekanan kami untuk selalu membangun komunikasi yang baik dan produktif dengan semua pemangku kepentingan di wilayah operational, melakukan sosialisasi dan transparansi ketika melakukan rekrutmen tenaga kerja. Jika ada dispute makan penting bagi kami untuk melakukan evaluasi” tuturnya.
Penulis : Mujur
Editor : Redaksi
Foto : Netizen
