Makassar, Penalutim.com – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menandatangani komitmen bersama penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (5/11/2026).
Penandatanganan komitmen bersama tersebut dilakukan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), para kepala daerah, dan ketua DPRD.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Komjen Wiyagus, Pimpinan KPK, Yohanis Tanak, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan.
Usai menandatangani komitmen bersama, Bupati Irwan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Penandatanganan komitmen ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah janji kita kepada masyarakat bahwa pemerintahan harus berjalan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas,” tegas Irwan.
Menurutnya, pencegahan korupsi harus dimulai dari pembenahan sistem, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Korupsi bisa dicegah jika sistemnya diperbaiki. Karena itu, kami di Luwu Timur berkomitmen memperkuat pengawasan internal, memperbaiki tata kelola pengadaan, dan memastikan setiap rupiah APBD digunakan untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Bupati Irwan juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan aparat pengawas dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
“Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memastikan program berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami siap diawasi dan siap memperbaiki diri,” tambahnya.
Ia berharap, melalui komitmen bersama ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah semakin meningkat.
“Kalau tata kelolanya baik, masyarakat akan percaya. Kalau masyarakat percaya, pembangunan akan berjalan lebih cepat dan kesejahteraan bisa kita wujudkan bersama,” pungkas Irwan Bachri Syam.
Rakor tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan daerah, strategi pencegahan korupsi, peningkatan pengawasan internal, hingga pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan dan akuntabel.
Penandatanganan komitmen bersama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus mendorong pencegahan korupsi melalui pembenahan sistem penyelenggaraan pemerintahan. (rhj/ikp-humas/kominfo-sp)
Komentar ditutup.