Jakarta, Penalutim.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Yohana Yembise telah meresmikan Puskesmas Ramah Anak (PRA), Sekolah Ramah Anak (SRA), Kecamatan Layak Anak (Kelana), dan Desa Layak Anak (Dekela) saat kunjungan kerja ke Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, Selasa (18/4) lalu.
Hal ini dilakukan sebagai salah satu bukti nyata komitmen Indonesia untuk mewujudkan gerakan dunia World Fit for Children dan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada 2030 mendatang. PRA, SRA, KELANA, dan DEKELA merupakan indikator-indikator dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
“Saya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Bupati Limahpuluh Kota terkait kebijakan Percepatan Pengembangan KLA sebagai perwujudan Kabupaten Limapuluh Kota menuju KLA. Komitmen ini diharapkan dapat dilaksanakan demi kemajuan anak Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta terlindungi hak-haknya,” kata Menteri Yohana.
Ia menyadari pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dibutuhkan pengintegrasian komitmen antara pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk membuat program yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. “Saya mengharapkan ada langkah konkret yang dilakukan sehingga kemajuan perempuan dan anak Indonesia dapat terlihat hasilnya di Kabupaten Limapuluh Kota agar segera terwujud menjadi Kabupaten Layak Anak,” katanya.
Dengan diresmikannya 12 PRA, 10 SRA, 6 KELANA, dan 9 DEKELA menjadi bukti bahwa semua kebijakan dan program di tingkat kecamatan dan desa di Kabupaten Limapuluh Kota mengacu pada 24 Indikator KLA sehingga diharapkan semua anak di kabupaten ini terpenuhi hak-haknya dan terlindungi dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Menteri Yohana mengingatkan untuk mendukung terwujudnya KLA, Kabupaten Limapuluh Kota harus menyediakan akta kelahiran bagi seluruh anak di wilayah ini, mengontrol informasi agar bersifat ramah anak, dan menyediakan ruang publik yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak.
Terkait bencana banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Limapuluh Kota pada Maret lalu, Menteri Yohana menyatakan rasa empatinya terhadap para korban, terutama perempuan dan anak. Ia menyatakan pihaknya akan melindungi hak perempuan dan anak di wilayah bencana.
Ia juga akan memantau perlindungan hak perempuan di lokasi bencana tersebut sudah berjalan dan terpenuhi dengan baik. “Saya berharap pemerintah dapat memenuhi kebutuhan praktis dan strategis yang diperlukan para korban bencana banjir bandang, terutama perempuan dan anak. Saya yakin dan optimis ibu-ibu dan anak-anak dapat bangkit kembali pasca bencana alam tersebut,” Yohana.
Pemberdayaan perempuan korban bencana perlu dilakukan dalam rangka meminimalisasi kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sering terjadi di wilayah konflik dan bencana “Jika kaum perempuan diberdayakan dan diberi tanggung jawab lebih besar, khususnya dalam keadaan bencana atau konflik, mereka dapat berperan melakukan pendekatan ke masyarakat dengan cara yang berbeda dan menjadi role model bagi sesamanya dan komunitas di sekitarnya,” tutup Menteri Yohana.
Penulis : Humas
Editor : NovitaDewi
Foto : Rager
