Penalutim.com, Makassar – Kepala Dinas Kesehatan Luwu Timur, dr. Adnan D. Kasim membuka kegiatan Pelatihan Konseling Menyusui Tingkat Kabupaten di Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar, Rabu (07/08/2024).
Kegiatan yang dilakukan secara daring dan luring ini, di hadiri Kepala BBPK Makassar, dr. Imran Agus Nurali beserta jajaran selaku panitia dan pelaksana, Fasilitator Pelatihan Konseling Menyusui serta 25 orang tenaga gizi dari puskesmas.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinkes Lutim, dr. Adnan mengatakan meningkatkan praktek menyusui yang optimal sesuai rekomendasi dapat mencegah lebih dari 823.000 kematian anak dan 20.000 kematian ibu setiap tahun. Sebaliknya, tidak menyusui dikaitkan dengan tingkat kecerdasan yang lebih rendah dan mengakibatkan kerugian ekonomi.
“Pemberian ASI eksklusif adalah salah satu indikator kinerja gizi masyarakat, dimana dibutuhkan kerja bersama untuk mencapai target world health assembly (WHA) pada tahun 2025 yaitu minimal 50%,” kata Adnan.
“Banyak hambatan untuk menyusui secara optimal, salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya dukungan oleh lingkungan baik di rumah maupun di tempat kerja,” tambahnya.
Lebih lanjut, Adnan mengatakan bahwa konseling menyusui berhasil meningkatkan breastfeeding self-efficacy pada ibu yang membuat mereka merasa percaya diri dan yakin untuk memberikan asi serta melakukan pemberian makanan pada bayi secara optimal.
“Sangat penting bagi tenaga kesehatan baik ahli gizi atau bidan menguasai keterampilan dan pengetahuan seputar konseling menyusui,” ucap Kadis Kesehatan.
Oleh karena itu, dr. Adnan mengatakan bahwa melalui dukungan dana dak non fisik melaksanakan pelatihan konseling menyusui yang bertujuan agar meningkatkan pemahaman dan kemampuan tenaga kesehatan.
“Semoga kegiatan ini bisa mencapai hasil yang lebih baik di masa depan dalam mewujudkan masyarakat Luwu Timur yang sehat, produktif dan berdaya saing. Mari kita senantiasa mendukung setiap program kesehatan yang menyentuh langsung masyarakat baik perorangan maupun kelompok,” tutupnya. (dew/ikp-humas/kominfo-sp)
Komentar ditutup.