Semarang, Penalutim.com – Sejumlah program pemerintah selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi mendorong penciptaan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian Jawa Tengah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan industri hilirisasi, hingga penguatan ekonomi desa menjadi sejumlah sektor yang dinilai dapat memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan aktivitas usaha masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Dua Tahun Prabowo-Gibran, Masa Depan Industri Padat Karya dan Kerja Layak di Jateng” yang digelar Karya Milenial Serasi di Teman Teduh Cafe, Semarang, Jumat (23/10/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan pengamat ekonomi Yusuf Wicaksono dan aktivis pemuda pro-buruh Muhammad Raehan. Forum ini diikuti mahasiswa, pemuda, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam forum itu, para narasumber membahas perkembangan ekonomi daerah, potensi penyerapan tenaga kerja melalui program pemerintah, serta pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan pekerja.
Pengamat ekonomi Yusuf Wicaksono mengatakan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menjadi salah satu indikator positif bagi perkembangan aktivitas usaha dan peluang penyerapan tenaga kerja.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan dalam diskusi, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen secara kumulatif pada semester I 2026. Sementara itu, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,80 persen.
Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat 5,89 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen.
“Pertumbuhan tersebut juga diiringi perbaikan di sektor ketenagakerjaan, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2026 tercatat 4,24 persen, turun 0,09 poin dibandingkan Februari 2025,” kata Yusuf.
Menurut dia, aktivitas sejumlah badan usaha milik negara (BUMN), seperti Pertamina, Semen Gresik, Pupuk Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), turut menjadi bagian dari penggerak perekonomian.
Salah satu pengembangan industri yang disoroti ialah proyek pembangunan kilang bensin Pertamina di Cilacap yang dimulai pada April 2026. Pengembangan industri dan hilirisasi dinilai berpotensi menciptakan kebutuhan tenaga kerja, memperluas kegiatan usaha, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan industri.
MBG Berpotensi Perluas Penyerapan Tenaga Kerja
Selain sektor industri, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian karena melibatkan rantai pasok pangan, tenaga kerja operasional, serta pelaku usaha di tingkat lokal.
Yusuf menilai, MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian daerah melalui penyerapan hasil pertanian dan kebutuhan tenaga kerja di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Setiap SPPG diperkirakan mempekerjakan sekitar 35 hingga 50 orang. Dengan bertambahnya unit pelayanan, program tersebut dinilai dapat membuka kesempatan kerja di berbagai daerah.
“Di Kabupaten Semarang saja kurang lebih 28 SPPG. Secara agregat, penyerapan tenaga kerja ini ikut mendorong pertumbuhan ekonomi makro,” ujarnya.
Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah mencatat terdapat 3.826 SPPG di Jawa Tengah per Maret 2026, dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 164.000 orang.
Selain tenaga kerja operasional, keterlibatan petani sebagai pemasok bahan pangan dinilai dapat memperkuat keterkaitan antara program pemerintah dan perekonomian desa. Rantai pasok tersebut juga membuka peluang bagi UMKM dan pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi.
Di sisi lain, akses terhadap informasi lowongan kerja juga menjadi faktor penting dalam mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan industri.
Salah satu upaya yang dilakukan ialah penyelenggaraan Job Fair dalam rangka HUT ke-81 Jawa Tengah pada 20–21 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menyediakan 4.817 posisi pekerjaan dari berbagai perusahaan.
Menurut Yusuf, pertumbuhan sektor industri perlu diikuti perluasan akses informasi lowongan kerja agar masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk memasuki dunia kerja.
Kerja Layak Jadi Perhatian
Sementara itu, Muhammad Raehan menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja perlu diikuti peningkatan kesejahteraan pekerja.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan sektor padat karya tidak cukup diukur dari jumlah lapangan kerja yang tersedia. Kualitas pekerjaan, tingkat upah, perlindungan tenaga kerja, serta keberlanjutan pekerjaan juga harus menjadi perhatian.
Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp2.327.386, naik 7,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026 berkisar antara 4,79 persen di Kabupaten Blora hingga 7,53 persen di Kabupaten Kendal. UMK tertinggi berada di Kota Semarang sebesar Rp3.701.709.
Kenaikan upah minimum tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan kebijakan pengupahan di daerah. Namun, peningkatan kesejahteraan pekerja juga perlu dilihat dari daya beli, kepastian kerja, serta pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
Raehan turut menyoroti kebijakan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang berlaku sejak 22 Oktober 2025.
Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.
Kebijakan tersebut dinilai dapat meringankan biaya produksi petani di Jawa Tengah. Penurunan biaya produksi juga berpotensi mendukung keberlanjutan usaha pertanian sekaligus memperkuat pasokan bahan pangan untuk program MBG.
Meski demikian, tantangan ketenagakerjaan masih perlu mendapat perhatian. Data BPS yang disampaikan dalam diskusi mencatat TPT Jawa Tengah sebesar 4,30 persen pada Mei 2026. Lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi, yakni 7,74 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya peluang kerja perlu diimbangi dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri.
Melalui diskusi tersebut, Karya Milenial Serasi menyoroti pentingnya pengembangan industri padat karya, penguatan ekonomi desa, dan optimalisasi program pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja di Jawa Tengah.
Ke depan, keberlanjutan program penciptaan lapangan kerja perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pekerjaan dan perlindungan tenaga kerja. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan melalui terbukanya peluang kerja dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Komentar ditutup.