Malili, Penalutim.com – DPRD Kabupaten Luwu Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) Persetujuan Bersama dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, Jumat (11/7/2025).
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur Ober Datte ini dihadiri oleh Wakil Bupati Luwu Timur Hj. Puspawati Husler, Wakil Ketua dan anggota DPRD, Perwakilan Unsur Forkopimda sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Juru Bicara Banggar Wahidin Wahid, menyampaikan laporan hasil Pembahasan Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja yakni :
- Pendapatan sebesar : RP. 2.083.571.399.640
(Dua Triliun Delapan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) - Belanja sebesar : Rp. 2.089.532.759.953,34
(Dua Triliun Delapan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah koma Tiga Puluh Empat Sen) - Pembiayaan Netto sebesar : Rp. 5.961.360.313,34
(Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu JutaTiga Ratus EnamPuluh Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah koma Tiga Puluh Empat Sen)
Badan Anggaran Juga memberi catatan yang dianggap penting sekaligus merekomendasikan kepada Badan Pendapatan Daerah untuk memaksimalkan pengawasan terhadap sektor-sektor pendapatan, mengingat masih banyak potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat lebih dioptimalkan pada sektor Pertanian dan Perikanan dalam arti yang luas, diharapkan agar Pemerintah Daerah tetap memberikan perhatian yang serius pada kedua sektor tersebut.
Selain itu, Pemerintah Daerah lebih memaksimalkan dalam belanja modal publik dan kegiatan peningkatan jalan seperti pengaspalan yang tertunda untuk menjadi perhatian pada penganggaran APBD Pokok Tahun 2026, serta menginventarisasi seluruh kegiatan sarana prasarana pada Dinas Pendidikan untuk mendapatkan alokasi anggaran. (***).
