Luwu Timur, Penalutim.com – Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, menyampaikan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Penyampaian itu dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur di Ruang Paripurna DPRD, Senin (7/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Ober Datte dan didampingi Ketua Komisi I DPRD Lutim Sukman Sadike. Hadir pula anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Dalam jawabannya, Wabup Puspawati menyampaikan apresiasi kepada lima fraksi di DPRD. Menurutnya, pandangan yang disampaikan mencerminkan kepedulian dan tanggung jawab tinggi terhadap jalannya pemerintahan.
“Pemandangan umum dari Fraksi Nasional Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat, dan Fraksi PDI Perjuangan telah memberikan saran yang konstruktif, objektif, dan rasional,” ungkapnya.
Menjawab pandangan Fraksi NasDem, Wabup menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun skala prioritas pembangunan sarana pendidikan melalui aplikasi Satu Data Pendidikan, sementara perbaikan SDN 209 Mantaipi masih menunggu hasil kajian struktur bangunan.
Kepada Fraksi PAN, pemerintah menegaskan strategi peningkatan PAD melalui optimalisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), memperluas layanan kesehatan lewat program Spesialis Juara, memperkuat sektor pertanian, membangun infrastruktur berbasis skala prioritas, serta meningkatkan pelayanan PDAM kepada Masyarakat.
Menanggapi Fraksi Golkar, Puspawati menyampaikan bahwa pemerintah terus mempercepat realisasi belanja daerah melalui monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan perangkat daerah.
Terhadap Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat, pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan pendidikan, kesehatan, serta penyediaan sarana dan prasarana sebagai prioritas utama pembangunan demi meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, menjawab Fraksi PDI Perjuangan, Wabup menekankan bahwa Perubahan APBD harus menjadi momentum evaluasi kinerja perangkat daerah, penguatan pengawasan bersama DPRD dan Inspektorat, serta pemusatan anggaran pada program-program yang benar-benar mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat. (inn/ikphumas/kominfo-sp)
Komentar ditutup.