LUWU TIMUR, PENALUTIM.COM– Angka kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur terus menunjukkan tren penurunan. Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 5,52 persen. Capaian ini menempatkan Luwu Timur sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah kelima di Sulawesi Selatan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan kesejahteraan masyarakat di tengah berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di bawah kepemimpinan Bupati Irwan Bachri Syam dan Wakil Bupati Puspawati Husler (Ibas-Puspa).
Dibandingkan tahun 2025, angka kemiskinan Luwu Timur mengalami penurunan sebesar 0,27 poin persentase.
Meski demikian, capaian tersebut juga menyisakan pekerjaan rumah. Sebab, angka 5,52 persen menunjukkan masih ada sebagian masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi terbatas dan membutuhkan perhatian melalui kebijakan yang berkelanjutan.
Jika ditarik dalam rentang waktu lebih panjang, perjalanan penurunan kemiskinan di Luwu Timur menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.
Pada 2019, jumlah penduduk miskin tercatat mencapai 20,83 ribu jiwa atau sekitar 6,98 persen dari total penduduk.
Angka tersebut kemudian mengalami dinamika dalam beberapa tahun berikutnya. Pada 2021, persentase kemiskinan sempat berada di angka 6,94 persen, kemudian kembali meningkat menjadi 6,93 persen pada 2023.
Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa penurunan kemiskinan bukan proses yang selalu berjalan mulus. Kondisi ekonomi masyarakat dapat dipengaruhi berbagai faktor, sehingga membutuhkan kebijakan yang konsisten dan tepat sasaran.
Kini, persentase kemiskinan sebesar 5,52 persen pada Maret 2026 menjadi sinyal positif bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat Luwu Timur.
Sejumlah program Pemkab Luwu Timur diarahkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan.
Di antaranya melalui program Kartu Lansia, pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berbagai program di sektor pertanian.
Program-program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan bantuan dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas.
Pemberdayaan UMKM, misalnya, diharapkan mampu memperkuat usaha masyarakat, membuka peluang pendapatan, dan mendorong aktivitas ekonomi lokal. Sementara sektor pertanian menjadi salah satu tumpuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.
Adapun program Kartu Lansia menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan dukungan kesejahteraan.
Posisi kelima sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan tentu menjadi capaian positif. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan tren penurunan tersebut dapat dipertahankan.
Pemerintah daerah perlu memastikan berbagai program benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok miskin dan rentan yang belum sepenuhnya tersentuh program pemberdayaan ekonomi.
Penurunan angka kemiskinan pada akhirnya bukan hanya soal capaian statistik, melainkan bagaimana masyarakat memperoleh akses ekonomi, memiliki penghasilan yang lebih baik, serta mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
Dengan tren penurunan yang tercatat pada Maret 2026, Luwu Timur memiliki modal untuk terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan. Namun, keberhasilan jangka panjang tetap akan ditentukan oleh konsistensi program dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.










Komentar ditutup.