LUWU TIMUR, PENALUTIM.COM – Masih ditemukannya rumah warga dengan kondisi memprihatinkan di Kabupaten Luwu Timur menjadi perhatian serius Bupati Irwan Bachri Syam. Ia bahkan memberikan peringatan kepada seluruh jajaran pemerintah agar tidak lagi membiarkan masyarakat tinggal di rumah yang tidak layak huni.
Peringatan itu disampaikan Irwan saat menyerahkan bantuan bedah rumah secara simbolis kepada 400 penerima manfaat di Gedung Serbaguna Kecamatan Mangkutana, Kamis (29/10/2026).
Di hadapan para penerima bantuan dan jajaran pemerintah, Irwan mempertanyakan efektivitas program bedah rumah yang selama ini telah berjalan. Menurutnya, program yang sudah dilaksanakan bertahun-tahun seharusnya mampu mengurangi persoalan hunian tidak layak di tengah masyarakat.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih ada warga yang harus bertahan di rumah dengan atap rusak, kebocoran, hingga kondisi bangunan yang memprihatinkan.
“Beberapa waktu lalu di Malili saya sudah menyampaikan bahwa di wilayah Luwu Timur ini tidak boleh lagi ada rumah yang kondisinya buruk dan menjadi perhatian publik. Jika kondisi seperti ini masih terjadi, berarti kita semua selama ini menutup mata dan tidak peduli terhadap apa yang dirasakan dan dialami oleh masyarakat,” tegas Irwan.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan rumah tidak layak huni tidak boleh lagi dipandang sebagai agenda bantuan tahunan semata. Pemerintah, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, dituntut lebih aktif memastikan warga yang membutuhkan benar-benar mendapatkan perhatian.
Irwan bahkan mengungkapkan bahwa hampir setiap hari dirinya menerima laporan melalui pesan WhatsApp terkait kondisi rumah masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Laporan tersebut beragam, mulai dari atap rumah yang rusak hingga bangunan yang mengalami kebocoran dan tidak lagi memberikan kenyamanan bagi penghuninya.
“Mohon maaf saya bilang, selaku Bupati saat sekarang ini, saya tidak akan membiarkan warga saya menempati rumah yang tidak layak huni,” ujarnya.
Bupati meminta pemerintah desa, kecamatan, dan perangkat daerah terkait tidak hanya menunggu laporan masyarakat. Mereka diminta turun langsung melakukan pemeriksaan dan pendataan agar persoalan di lapangan dapat diketahui secara menyeluruh.
Ia juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program. Pendataan harus benar-benar membedakan rumah tinggal masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan bangunan pondok yang berada di kawasan perkebunan.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Luwu Timur menyalurkan bantuan bedah rumah kepada 400 penerima manfaat yang bersumber dari tiga alokasi pemerintah.
Sebanyak 24 penerima manfaat berasal dari alokasi Kementerian Kesehatan, satu penerima manfaat dari Kementerian Sosial, sementara 375 lainnya merupakan usulan Pemkab Luwu Timur kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Dari 375 penerima manfaat hasil usulan pemerintah kabupaten tersebut, bantuan tersebar di 38 desa di wilayah Luwu Timur.
Selain dukungan pemerintah pusat, Pemkab Luwu Timur juga mengalokasikan program bedah rumah melalui APBD Tahun Anggaran 2026 sebanyak 152 unit yang tersebar di 28 desa.
Besarnya jumlah penerima bantuan tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat, terutama keluarga yang selama ini tinggal dalam kondisi rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan.
Namun, pesan utama Bupati tidak berhenti pada penyaluran bantuan. Ia menginginkan persoalan rumah tidak layak huni ditangani melalui pendataan yang akurat, pengawasan, dan tindak lanjut yang berkelanjutan.
Sebab, ukuran keberhasilan program bedah rumah bukan semata-mata berapa banyak bantuan yang disalurkan, melainkan berapa banyak keluarga yang akhirnya dapat tinggal di rumah yang aman, sehat, dan layak.










Komentar ditutup.