Luwu Timur, Penalutim.com – Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam memimpin rapat penanganan kelangkaan BBM membahas persoalan distribusi, antrean, dan dugaan pelangsiran.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Bupati Luwu Timur, Selasa 15 September 2026. Dihadiri para pemilik SPBU se-Luwu Timur, perwakilan PT Pertamina Depot Karang-karangan (Wilayah Luwu Raya), Polres Luwu Timur, dan Koramil Malili.
Irwan mengatakan, hasil inspeksi mendadak di SPBU menemukan sejumlah persoalan yang perlu segera mendapat solusi bersama.
Salah satunya adanya kendaraan tertentu yang berulang kali masuk SPBU dalam sehari, untuk mendapatkan pengisian BBM.
“Kalau dipikir secara logika, tidak mungkin BBM kendaraan langsung habis,” kata Irwan dalam rapat tersebut.
Tidak sampai disitu, Bupati Irwan juga menyoroti dugaan kerja sama antara operator SPBU dengan pelangsir dalam pengisian BBM tertentu.
Ia meminta pemilik SPBU menjaga kejujuran dan tanggung jawab, demi memastikan masyarakat memperoleh pelayanan secara adil.
“Kepentingan saya hanya satu, bagaimana masyarakat bisa terlayani dengan baik dan antrean bisa terurai,” ujarnya.
Menurut Irwan, kebijakan antrean ganjil-genap mulai memberikan manfaat dalam mengurai kepadatan kendaraan di sejumlah SPBU. Kebijakan tersebut bahkan mulai diadopsi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, untuk diterapkan di berbagai kabupaten dan kota.
Dalam rapat tersebut, Kadis Koperindag Luwu Timur, Senfry Oktavianus membeberkan data kuota BBM bersubsidi Luwu Timur tahun 2026. Untuk solar subsidi mencapai 33.831 kiloliter per tahun, sementara kuota Pertalite tercatat 40.737 kiloliter per tahun.
Kapolres Luwu Timur AKBP Ario Putranto Tuhu Mangabdi, turut menyoroti temuan satu kendaraan yang memiliki dua atau lebih barcode.
“Ini wewenang siapa soal barcode? Bahkan ada juga kendaraan yang sudah tidak layak beroperasi tapi masih dilayani karena punya barcode. Ini harus jadi perhatian juga oleh Pertamina atau pengelola SPBU,” jelasnya.
Ia menegaskan operator yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Ini saya ingatkan ya, kami sedang mendalami penyelidikan bukti rekaman. Kalau terbukti akan kami proses hukum,” tegas AKBP Ario.
Adapun Manajer Operasional Depot Pertamina Karang-karangan, Heri menilai kebijakan ganjil-genap Pemkab Luwu Timur membantu mengurai antrean kendaraan. Ia menyebut persoalan pasokan yang dianggap kurang akan menjadi bahan evaluasi bersama tim pemantau khusus.
“Terkait sanksi bagi SPBU yang nakal, Pertamina menerapkan sanksi berjenjang, mulai surat peringatan hingga pembinaan berupa penghentian pasokan dalam waktu tertentu,” jelasnya.
Pengelola SPBU Lopi Pancakarsa, Nur Salam mendukung sistem ganjil-genap dan berharap kebijakan tersebut terus dipertahankan.
Ia menjelaskan SPBU melayani dua kelompok konsumen, yakni pemakai kendaraan dan pedagang yang menjadi pelangsir.
“Terkait pelayanan BBM ini, operator tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena faktanya di lapangan banyak masalah. Termasuk berhadapan dengan preman,” ungkap Nur Salam.
Terkait tindakan premanisme itu, Bupati Irwan dan Kapolres AKBP Ario menyarankan agar pengelola membuat laporan resmi untuk ditindaklanjuti petugas.
Di akhir rapat, Irwan meminta masyarakat tidak melakukan panic buying karena pemerintah bersama pihak terkait terus mengupayakan perbaikan pelayanan BBM.(*)
Komentar ditutup.