Penalutim.com, Luwu Timur – Kelangkaan pupuk adalah salahsatu kendala bagi petani mencapai target produksi hasil panen. Sebab pupuk merupakan salahsatu bagian pokok kebutuhan para petani khususnya petani di Kabupaten Luwu Timur. Aspirasi ini dikawal langsung oleh DPRD Kabupaten Luwu Timur dengan melakukan kunjungan kerja ke Kementrian Pertanin RI, Senin (4/2/2024).
Dipimpin oleh Wakil Ketua dua DPRD, H.Usman Sadik, S.Sos, M.Si, Komisi dua DPRD bersama Kepala Bidang Dinas, Pertanian Kabupaten Luwu Timur, Ketut Pasek melakukan kunjungan kerja di Kementerian Pertanian RI.
“Kami bersama teman-teman komisi dua DPRD serta Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur melakukan kunjungan kerja ke Kementrian Pertanian RI, menyampaikan aspirasi masyarakat petani Kabupaten Luwu Timur terkait aspirasi kelangkaan pupuk bersubsidi yang suda 2 tahun ini dikeluhkan masyarakat,”kata Wakil ketua dua DPRD Kabupaten Luwu Timur, H.Usman Sadik, S.Sos, M.Si kepada Penalutim.com, Sabtu (9/2/2024).
Menurut Usman Sadik. Kunjungan kerja yang dilakukan komisi dua DPRD merupakan salahsatu bentuk keseriusan teman-teman anggota DPRD dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dalam mengawal aspirasi masyarakat khususnya aspirasi para petani di Kabupaten Luwu Timur.
“ini adalah langkah tindak lanjut mengawal aspirasi petani kita yang mengaspirasikan soal kelangkaan pupuk bersubsidi. Berdasarakan dialog kami bersama Kementrian Pertanian ternyata kelangkaan pupuk bersubsidi ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Luwu Timur. Tapi, kelangkaan ini terjadi di seluruh Indonesia,”jelas Usman Sadik yang juga sebagai ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Luwu Timur.
Usman Sadik menyebutkan Kementrian Pertanian RI akan menganggarkan tahun ini (Tahun 2024) sebesar 4 Triliun dan Kabupten Luwu Timur akan mendapatkan bagian sebesar delapan persen dari angka 4 Triliun tersebut.
“Kami paham kondisi petani kita saat ini yang tentu dengan kelangkaan pupuk ini berdapak dengan target produksi para petani kita. Olehnya itu permasalahan ini segera diatasi dengan solusi. Dan solusinya ya ini kami langsung ke Kementrian RI dan inilah hasilnya,”jelasnya. (RM)
