Sorowako, Penalutim.com – Director External Relations, Endra Kusuma mengingatkan kepada kontraktor Mitra PT Vale memiliki kewajiban untuk melaksanakan TJSL nya kepada masyarakat dan daerah kabupaten Luwu Timur. Hal ini disampaikan Endra Kusuma dalam Focus Grup Dsicussion (FGD) dengan tema “Singkronisasi TJSL Perseroan Terbatas untuk Mendukung Pembangunan Daerah Luwu Timur,” sebagai tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Luwu Timur dengan Kontraktor mitra PT Vale bersama PT Vale di laksanakan di Hall TAB, Sorowako, (19/6/2025).
“Saya berpesan kepada seluruh kontraktor nasional PT Vale bahwa kita sedang beraktivitas di daerah ini memiliki TJSL untuk berkontribusi membangun masyarakat dan daerah yang wajib kita laksanakan. Jadi tidak hanya PT Vale, akan tetapi kita semua perseroan yang beraktivitas di daerah ini,” Ucap Endra Kusuma.
Menurutnya, kehadiran semua pihak yang terkait dalam FGD ini adalah sebuah bentuk sinergi dan kolaborasi antara Pemda, DPRD Luwu Timur, perseroan dan masyarakat serta akademisi untuk menhasilkan rumusan meknisme implementasi TJSL perseroan agar lebih baik lagi, sehingga kontribusinya dirasakan masyarakat dan nampak di daerah.
“Kita hadir di tempat ini, itu pertanda kita semua singkron untuk pembahasan lebih lanjut terkait meknisme pelaksanaan TJSL kita yang lebih baik lagi. Kita pahami bahwa kita semua memiliki aktivitas yang berbeda-beda namun demikian kita harus singkronkan TJSL kita semua agar sinergi dengan RPJMD daerah Luwu Timur,” Kata Endra Kusuma
Dalam sambutannya, Endra juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif para pemangku kepentingan dan menegaskan pentingnya peran dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah melalui program TJSL yang terukur dan berkelanjutan.
Kegiatan ini resmi dibuka oleh Ober Datte, Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur yang menekankan bahwa FGD ini merupakan respons atas sejumlah isu yang muncul dalam Rapat Dengar Pendapat sebelumnya—seperti belum sinkronnya pelaksanaan TJSL dengan dokumen perencanaan daerah, pendekatan yang masih bersifat proposal, serta ketidakjelasan peran antar pelaku. Ia berharap FGD ini menjadi titik awal pembenahan sistemik dalam pelaksanaan TJSL yang terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Adapun hasil FGD tersebut menghasilkan 6 poin strategis yakni :
- Pentingnya menyusun Panduan Teknis TJSL yang berlaku bagi seluruh badan usaha (PT, BUMN, BUMD, kontraktor, dan mitra kerja);
- Perlunya sinkronisasi program TJSL dengan RPJMD, RKPD, dan prioritas pembangunan daerah;
- Penguatan kelembagaan LPTJSL dalam fungsi koordinasi, mediasi, evaluasi, dan pelaporan;
- Penerapan standar internasional seperti SDGs, GRI, dan ISO 26000 dalam pelaporan TJSL;
- Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi yang transparan dan partisipatif; serta
- Komitmen PT Vale untuk menjadikan Rencana Induk PPM sebagai acuan utama dalam pelaksanaan TJSL oleh perusahaan maupun kontraktor, yang akan diintegrasikan ke dalam sistem penilaian kinerja mitra. (Rm).
Komentar ditutup.