Menu

Mode Gelap
Bukan Penggusuran! Ini Alasan Pemkab Luwu Timur Lakukan Pengosongan Lahan di Laoli Picu Kebakaran 3 Rumah di Wewangriu, Kenali Cara Cegah Korsleting Listrik di Rumah Perkuat Keterbukaan Informasi, PT Vale Ajak Jurnalis Upskilling dan Tinjau ESG di Sorowako Harmoni dan Toleransi Nyata Warnai Penyambutan UAS di Luwu Timur Hadiri Pelantikan KKLR Kepri, Wabup Luwu Timur Beri Pesan Moral ke Diaspora ‎Anti Mager! Gaya Kompak Gubernur Andi Sudirman dan Bupati Ibas di HUT Torut

Pena Politik

Paripurna Ranperda Perubahan APBD 2025, Fraksi Golkar Dorong 208 Upah Jasa Menjadi PKKK

badge-check


					Paripurna Ranperda Perubahan APBD 2025, Fraksi Golkar Dorong 208 Upah Jasa Menjadi PKKK Perbesar

Malili, Penalutim com – Fraksi partai Golkar DPRD Kabupaten Luwu Timur, menyampaikan Pendapat Akhirnya dalam sidang paripurna tentang Ranperda perubahan APBD 2025, Jumat (23/8/2025).

Fraksi Golkar menyampaikan 2 catatan dalam rapat paripurna tersebut, yakni :

  1. Terkait retribusi daerah Fraksi Golkar Memberikan apresiasi kepada Bupati Luwu Timur, telah mengeluarkan kebijakan dengan menghapus retribusi terhadap layanan kesehatan, puskesmas, pelayanan pasar dan sejumlah fasilitas umum. Seperti fasilitas olahraga, tempat wisata, rusun nawah Sorowako, parkir umum dan arkir rumah sakit, dengan kebijakan tersebut tentu meringankan beban rakyat. Oleh karenanya Fraksi Golkar menyarankan pemerintah daerah meninjau ulang peraturan Bupati tentang retribusi, dengan menyesuaikan kebijakan Bupati.
  2. Terkait kesegatan, Fraksi partai Golkar memberikan perhatian terhadap pelayanan Rumah Sakit I Lagaligo, olehnya itu Fraksi partai Golkar merekomendasikan kepada pemerintah daerah, untuk penambahan Dokter Spesialis di Rumah Sakit I Lagaligo, sebagai langkah kongkrit dalam pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Fraksi partai Golkar, juga meminta Pemerintah Daerah memberi perhatian terhadap 208 (dua ratus delapan) orang upah jasa yang tidak lulus mengikuti seleksi CPNS

”Kami dari Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Daerah untuk mengakomodir 208 orang upah jasa tersebut menjadi PPPK paruh waktu, sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan daerah,” harap Aripin (Udin).

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Parlemen Desak Kemenhub Prioritaskan Keselamatan Transportasi Darat di Tengah Keterbatasan Fiskal

13 Juli 2026 - 11:00 WITA

Gerindra Minta Kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis Tidak Dipolitisasi

26 Mei 2026 - 16:27 WITA

Siapkan Generasi Pemilih Pemula Cerdas, Pemkab Lutim Gelar Sosialisasi Pendidikan Politik

4 Mei 2026 - 10:57 WITA

Trending di Daerah