Malili, Penalutim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur gelar Rapat Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selsa (22/7/2025).
Rapat tersebut dipimpn Ketua DPRD, Ober Datte didampingi Wakil Ketua I, Jihadin Peruge dan Wakil Ketua II, Hj. Harisah Suharjo. Hadir pula para asisten, staf ahli, kepala OPD, anggota DPRD Lutim, dan perwakilan forkopimda.
Dalam rapat tersebut, anggota DPRD Luwu Timur, Inmanuddin menyampaikan pendapat Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR). Fraksi GPR mengingatkan Pemerintah Daerah agar memberikan perhatian serius terhadap sejumlah hal penting yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Inmanuddin menguraikan pendapat Fraksi GPR yang Pertama, Fraksi GPR menyoroti pembangunan Rumah Sakit Atue yang dinilai perlu segera difungsikan.
“Fraksi GPR meminta agar keberadaan Rumah Sakit tersebut benar-benar diperhatikan secara serius agar secepatnya dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah sekitarnya,”Paparnya.
Selanjutnya, kata Inmanuddin, Fraksi GPR menyinggung persoalan banjir yang kerap terjadi di tiga desa wilayah Kecamatan Burau. Pemerintah daerah diminta untuk mengambil langkah nyata dalam mengatasi banjir tersebut demi keselamatan dan kenyamanan warga.
Kemudian ketiga, Fraksi GPR juga menekankan pentingnya percepatan program pembukaan jalan tani di sektor pertanian.
“Infrastruktur jalan tani dinilai sangat dibutuhkan dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat desa, sehingga perlu dikerjakan secara serius dan tepat waktu,” Tuturnya.
Selain itu, Fraksi GPR jga menyoroti soal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024.
“Fraksi GPR) menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan sistem penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dalam catatan Fraksi GPR, SILPA sebesar Rp20,9 miliar lebih berasal dari sisa dana BLUD, BOS, BOK, serta kas daerah yang disediakan untuk pembayaran kewajiban pemerintah daerah,”Ujarnya.
Berdasarkan hal tersebut, Fraksi GPR menegaskan bahwa seluruh anggaran tersebut harus digunakan sesuai peruntukannya dan tepat sasaran untuk kemaslahatan masyarakat. (***).
