Jakarta, Penalutim.com – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak.
Hal tersebut disampaikannya, saat melakukan kunjungan di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (17/07/2026).
Dalam kunjungannya, Bupati yang disambut langsung oleh Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, menyampaikan langsung tujuan dan maksud kedatangan jajaran pemerintah daerah kepada jajaran Komnas HAM, terkait perkembangan pembangunan dan penanganan dampak kepada masyarakat yang berkaitan dengan proyek strategis nasional di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
Irwan menegaskan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mendukung pembangunan yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, namun tetap memperhatikan aspek hukum, sosial, dan hak-hak masyarakat yang terdampak.
“Kami akan terus menjalin komunikasi, dan koordinasi dengan semua pihak agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara baik dan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Bupati Irwan
Lebih lanjut, orang nomor satu di Luwu Timur ini mengungkapkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan masyarakat yang terdampak memperoleh hak-haknya secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Oleh karena itu, kami pemerintah daerah akan memastikan masyarakat mendapatkan hak-hak mereka. Ini menjadi prioritas kami agar seluruh proses berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi semua pihak,” tegas Irwan.
Sementara itu, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, menyambut baik kedatangan Bupati Luwu Timur beserta rombongan dan mengapresiasi langkah yang memilih membangun komunikasi dan koordinasi secara langsung dengan Komnas HAM.
“Terima kasih atas kedatangan Pak Bupati dan jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Kami mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang hadir untuk berdiskusi dan memberikan penjelasan terkait berbagai hal yang menjadi perhatian masyarakat,” ungkapnya.
Pertemuan tersebut sebagai bagian dari upaya bersama untuk memastikan pelaksanaan pembangunan, termasuk proyek strategis nasional, tetap berjalan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat.
Turut hadir mendampingi Bupati, Wakil Ketua I DPRD, Jihadin Peruge, Sekretaris Daerah, Dr. Ramadhan Pirade, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Aini Endis Anrika, anggota DPRD, Muhammad Iwan, OPD terkait, Camat Malili, Hasimning, Kepala Desa Harapan, Mustakim, serta jajaran pemerintah lainnya. (nor/ikp-humas/kominfo-sp)
