Jakarta, Penalutim.com – Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, menegaskan bahwa keselamatan transportasi darat harus tetap menjadi prioritas utama Kementerian Perhubungan, meski pemerintah tengah menghadapi keterbatasan anggaran untuk tahun 2027.
Menurut legislator Fraksi Partai NasDem itu, perlindungan hak hidup warga negara adalah amanat konstitusi yang tidak bisa dikompromikan oleh dalih efisiensi fiskal.
Penegasan tersebut disampaikan Erna usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan jajaran Eselon I Kemenhub, termasuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Erna menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan standar keselamatan. Ia menegaskan bahwa perlindungan hak hidup warga negara adalah amanat konstitusi yang tidak bisa ditawar.
“Bagi saya, keselamatan adalah high priority, bukan second priority. Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa sesuai Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28A. Hal ini juga sejalan dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” kata Erna.
“Keselamatan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi darat,” tambah Erna menegaskan.
Erna menilai, keterbatasan anggaran semestinya tidak menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pengawasan maupun pemenuhan standar keselamatan di lapangan.
Justru lanjut Erna, dalam situasi fiskal yang terbatas, setiap kebijakan dan alokasi anggaran harus semakin berorientasi pada perlindungan masyarakat dari risiko kecelakaan.
Dalam kesempatan tersebut, Erna juga menyoroti masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa, termasuk insiden yang kembali terjadi di jalur Pantai Utara (Pantura) dalam waktu dekat ini.
Menurutnya, rentetan kecelakaan tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk menilai efektivitas sistem pengawasan yang selama ini dijalankan.
“Apa yang kita tangkap dari kejadian demi kejadian ini? Apakah sistem manajemen pengawasan Dirjen Perhubungan Darat sudah optimal?” katanya.
Ia juga mempertanyakan kondisi infrastruktur pendukung keselamatan, seperti marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas, yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih.
“Bagaimana dengan marka jalan? Bagaimana dengan rambu-rambu jalan? Tentu ini harus menjadi evaluasi yang komprehensif bagi Kementerian Perhubungan, khususnya Dirjen Perhubungan Darat, untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Untuk itu, Erna berharap pemerintah tidak hanya berhenti pada identifikasi masalah, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat sistem keselamatan nasional. Ia juga menekankan perlunya perbaikan tata kelola transportasi darat agar kejadian serupa tidak terus terulang.
“Kita tidak menginginkan kejadian demi kejadian ini terus terjadi. Kita harus belajar dari setiap kejadian dan menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru, khususnya di sektor transportasi darat,” pungkasnya.
