Malili, Penalutim.com – Perserikatan Petani Sulawesi Selatan (PPSS) mengelar aksi Demo di kantor DPRD kabupaten Luwu Timur, Rabu (24/9/2025)
Aksi demonstrasi tersebut bertepatan dalam Peringatan Hari Tani Nasional 24 September 2025, massa aksi yang berjumlah ratusan orang yang dikawal aparat keamanan dari TNI dan Polri serta Satpol PP kabupaten Luwu Timur.
Jendral Lapangan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Jaja dalam orasinya mengatakan, hari tani menjadi pengingat atas perjuangan petani dan komitmen negara untuk mewujudkan keadilan agraria.
Namun masi ada Konflik pada periode 2015-2024 yang melibatkan 7,4 juta hektar lahan dan mempengaruhi 1,8 juta rumah tangga, Konflik tersebut seringkali dipicu oleh proyek infrastruktur skala besar, perkebunan korporat dan tambang yang mengabaikan hak warga negara.
Contoh kasus kata dia, PTPN dan PT. SINDOKA. Saat ini, PPSS bersama anggota telah melakukan pendudukan di dua lokasi berbeda, Kecamatan Angkona dan Kecamatan Mangkutana yang diklaim oleh kedua perusahaan tersebut.
“Dari berbagai persoalan yang disebutkan, secara garis besar kami merumuskan terdapat 24 masalah struktural agraria pada peringatan Hari Tani Nasional 2025 yaitu, Ketimpangan Penguasaan Tanah semakin Parah, Pengusiran Warga Desa dan Tanah Garapan Pemukiman dan Kampungnya,”ujarnya.
Dalam aksi tersebut mengajukan sejumlah poin yang menjadi tuntutan ke DPRD kabupaten Luwu Timur dan Pemerintah kabupaten Luwu Timur yakni:
- Presiden dan DPR segera menjalan reformasi agraria dengan pekerjaan utama, Redistribusi tanah kepada rakyat, penyelesaian konflik agraria dan pengembangan ekonomi sosial rakyat, dikawasan produksi mereka sesuai dengan UUPA 1960. Karena itu, evaluasi menyeluruh harus segera dilaksanakan
- Presiden terhadap kementerian dan lembaga yang tidak menjalankan, menyesatkan dan menghambat agenda ini. DPR segera membentuk pansus untuk memonitor pragress pelaksanaan reforma agraria.
- Presiden segera membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden demi mewujudkan Mandat Pasal 33 UUD 1945, TAP MPR IX/2001 tentang PA-SDA dan UUPA 1960. |
- Presiden segera memerintahkan TNI-POLRI untuk menghentikan represifitas di wilayah konflik agraria, membebaskan petani, masyarakat adat, perempuan, aktivis dan mahasiswa yang dikriminalisasi, sekaligus menarik TNI-POLRI dalam program pagan nasional, dan mengembalikan pembangunan pertanian-pangan-peternakan-pertambakan kepada petani, nelayan dan masyarakat adat.
- DPR RI dan Presiden bersama-sama gerakan masyarakat sipil segera menyusun dan mengesahkan RUU Reforma Agraria sebagai panduan pelaksanaan secara nasional. Presiden dan DPR RI segera mencabut UU Cipta Kerja yang melegalkan perampasan tanah dan korporatisasi pangan, dan mengembalikan arah ekonomi-politik-hukum agraria nasional kepada Pasal 33 UUD 1945.
- Bupati dan DPRD Luwu Timur segera membentuk tim penyelesaian konflik agraria dan memaksimalkan kewenangan untuk menetapkan tanah-tanah (HGU) perkebunan perusahaan yang tidak di manfaatkan sebagai tanah terlantar.
Massa aksi tersebut diterima langsung Wakil ketua I DPRD kabupaten Luwu Timur, Jihadin Paruge dan perwakilan dari pemerintah kabupaten Luwu Timur, di ruang aspirasi kantor DPRD kabupaten Luwu Timur.
Jihadin Paruge menyampaikan kepada peserta massa aksi, telah menerima semua aspirasi selanjutnya akan di koordinasikan dengan, pimpinan DPRD kabupaten Luwu Timur lainnya.
“Saya telah menerima aspirasi dari teman-teman semua, selanjutnya saya akan berkordinasi dengan pimpinan DPRD kabupaten Luwu Timur lainnya, karena semua anggota DPRD kabupaten Luwu berada di luar daerah, tinggal saya sendiri yang masi di Luwu Timur jadi saya belum dapat memberikan keputusan,”jelasnya. (Udin)
