Malili, Penalutim.com – Dianggap peduli terhadap lingkungan dan masyarakat wilayah sekitar tambang. Anggota DPRD Luwu Timur mengapresiasi gerakan Aliansi Masyarakat Desa Harapan. Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Luwu Timur Fraksi GPR di rapat dengar Aspirasi masyarakat, Selasa (9/12/2025).
“Secara pribadi, saya sangat mengapresiasi gerakan yang dilakukan oleh teman-teman aliansi dari Desa Harapan,” Ucap Rusdi Layong yang juga adalah ketua Partai Gelora Luwu Timur.
Menurutnya, Inisiatif ini merupakan bentuk nyata kepedulian masyarakat sekaligus dorongan agar pemerintah hadir melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan yang tidak mengedepankan asas-asas lingkungan maupun pemberdayaan masyarakat lokal.
“Kita tidak boleh abai terhadap dampak yang dapat muncul akibat kelalaian kita sendiri. Jangan sampai kita baru tersadar setelah terjadi bencana, seperti yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatra. Langkah antisipatif dan pengawasan yang ketat adalah kunci agar kejadian serupa tidak terulang di daerah kita,” Tegas Rusdi Layong Anggota DPRD dapil Malili-Wasuponda.
Hal ini disampaikan setelah mendengar aspirasi Aliansi Masyarakat Desa Harapan yang disampaikan oleh Ashar mewakil aliansi masyarakat desa Harapan menolakan aktivitas PT PSD dengan alasan.
“Penolakan ini kami sampaikan karena kami menilai PT PDS tidak ada kontribusinya terhadap masyarakat di wilayah sekitar operasional,” Ucap Ashar.
Selain itu, juga aspirasi yang disampaikan oleh Zakkir.
“Kami mempertanyakan jaminan reklamasi PT PDS sejak beroperasi pada tahun 2006 hingga saat ini belum pernah melakukan reboisasi atau reklamasi tambang,” Ucap Zakkir di ruang aspirasi DPRD Luwu Timur.
Olehnya itu, di ruang aspirasi DPRD ini, kami meminta agar melakukan peninjauan kembali apabila PT PDS melakukan perpanjangan IUP,” Kata Zakkir.
Menurut Zakkir, batas berlaku IUP dari tahun 2017-2027 dan saat ini PT PDS dalm proses perpanjangan IUP. (Rm)
