Jakarta, Penalutim.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, mengatakan bahwa usulan soal pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD yang baru-baru ini dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bukan suatu usulan yang baru.
Ia mengatakan bahwa wacana pilkada melalui DPRD sudah pernah diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat acara peringatan HUT Partai Golkar di Bogor, pada Desember 2024 lalu.
“Sebetulnya sih ini bukan sesuatu ide yang baru ya. Karena ketua umum kami, sekaligus Presiden Prabowo, pada Pidato di acara Partai Golkar, kalau saya tidak salah 7 bulan yang lalu juga menyampaikan hal yang serupa,” kata Bahtra kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Menurut Bahtra, sangat wajar jika banyak pihak yang mengusulkan agar pilkada melalui DPRD, mengingat besarnya cost pilkada menjadi salah satu alasan utama wacana tersebut kerap bermunculan.
“Tetapi itu semua akumulasi dari kegelisahan, baik itu yang dirasakan oleh seluruh masyarakat, maupun para elit-elit partai politik,” ujarnya.
Sebab itu, Komisi berharap agar pelaksanaan pemilu kita tidak hanya berjalan dengan baik dan berkualitas, tetapi kita juga dapat berjalan efektif, dan efisien.
“Dari sisi biaya misalnya, dari sisi waktu misalnya, itu semua kegelisahannya. Terus kemudian dari berbagai perbincangan bahwa dengan pilkada langsung yang diselenggarakan saat ini, itu biayanya terlalu besar dan mahal,” sambungnya.
Lebih lanjut, Legislator Dapil Sulawesi Tenggara itu, mencontohkan beberapa negara tetangga yang sukses melakukan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung.
“Kita juga melihat bahwa sebagaimana penyampaian Pak Prabowo, negara-negara tetangga yang misalnya Singapura, Malaysia, mereka kan pilkadanya tidak langsung dan mereka juga sukses melakukan gelaran pemilu itu sendiri, walaupun tidak dilaksanakan secara langsung dipilih oleh masyarakat,” paparnya.
Untuk itu, Komisi II ke depan kata Bahtra, akan melakukan kajian mendalam terkait pelaksanaan pemilihan umum agar lebih efektif dan efisien tanpa mengurangi kadang kualitasnya.
“Nah, itulah kedepannya, tentu kita akan melakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih jauh, karena kita ingin agar pelaksanaan pemilu kita selain berkualitas dan terlaksana dengan baik, tentu efektif, efisien itu juga perlu menjadi pemikiran bersama,” jelas Bahtra.
