Jakarta, Penalutim.com – Rencana pemerintah memperluas kewenangan TNI-POLRI menjadi perhatian publik. Komnas HAM menilai perluasan kewenangan dua institusi tersebut melalui revisi Undang Undang perlu untuk ditinjau ulang.
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin P Siagian, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan kajian cepat terkait RUU Kepolisian dan RUU TNI.
“Komnas HAM berdasarkan kewenangannya telah melakukan kajian cepat terkait RUU Kepolisian dan RUU TNI. Kami mengusulkan adanya revisi terhadap delapan pasal dalam RUU Kepolisian dan lima pasal dalam RUU TNI,” kata kata Saurlin dalam Diskusi yang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dikutip Jumat (14/5/2025).
“Terdapat pasal-pasal yang menurut kajian kami perlu untuk diperbaiki atau dihapus karena dinilai kurang sesuai dengan semangat pemajuan hak asasi manusia,” tambahnya.
Terkait dengan peningkatan kesejahteraan anggota polisi dan prajurit TNI, kata dia, Komnas HAM sangat mendukung, namun terkait perluasan kewenangan menurutnya perlu adanya kajian ulang berdasarkan evaluasi pelaksanaan kedua undang-undang.
“Komnas HAM mendukung peningkatan kesejahteraan anggota Kepolisian dan TNI. Namun, perluasan kewenangan kedua institusi tersebut perlu dikaji ulang. Oleh karenanya Pemerintah dan DPR perlu untuk melakukan evaluasi dari pelaksanaan kedua undang-undang yang berlaku saat ini. Hal ini penting agar kedua RUU yang diusulkan memiliki dasar yang kuat,” tegas Saurlin.
Kehadiran Komnas HAM dalam diskusi publik ini bertujuan untuk menampung masukan publik, terutama mahasiswa. Dengan demikian, hasil kajian yang dilakukan dapat lebih representatif sebelum disampaikan ke DPR. (DI).
