Penalutim.com, Malili — Ratusan massa demonstrasi yang mengatasnamakan dirinya Petani dan Perempuan Loeha Raya geruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur, Senin (23/12/2024).
Mereka menuntut, seluruh kegiatan pertambangan PT Vale Tbk di wilayah Loeha Raya khususnya di Tanamalia dihentikan.
Kehadiran mereka diterima langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Luwu Timur, Rivaldi didampingi anggota Komisi III lainnya, Erick Estrada, Andi Ahmad.
Komisi III DPRD Luwu Timur mengajak perwakilan demonstran untuk berdiskusi membicarakan persoalan dan solusi yang dihadapi warga di wilayah tersebut.
Berikut pernyataan sikap dan tuntutan Petani dan Perempuan Loeha Raya Menolak Aktivitas Pertambangan PT Vale di Blok Tanamalia Kabupaten Luwu Timur:
Loeha Raya merupakan pemukiman yang terletak di sebelah timur Danau Towuti. Loeha Raya saat ini terdiri dari lima desa yakni Rante Angin, Loeha, Masiku, Bantilang dan ToKalimbo. Menurut data statistik Dinas Komunikasi dan Informasi Luwu Timur (2017) jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.729 jiwa dan perempuan sebanyak 3.244. Hampir seluruhnya menggantungkan hidup dari hasil alam Pegunungan Lumereo yang termasuk dalam konsesi PT Vale dinamakan Blok Tanamalia.
Mayoritas penduduk memanfaatkan kekayaan alam dengan berkebun lada sejumlah 4.237,8 Ha dalam konsesi Blok Tanamalia. Petani dan perempuan adalah subjek yang paling menikmati hasil kebun lada secara turun temurun. Mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyekolahkan anak, membangun rumah, membeli kendaraan dan lain sebagainya.
Dilakukannya aktivitas pertambangan berupa eksplorasi dan pembangunan camp oleh PT Vale tanpa pemberitahuan atau sosialisasi telah memberikan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat di Loeha Raya. Adapun dampak yang telah dirasakan masyarakat di Loeha Raya saat eksplorasi PT Vale Indonesia berlangsung adalah:
1. Depresi; Masyarakat Loeha Raya merasa depresi dan takut akan kehilangan wilayah kelola serta potensi bencana alam karena kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan di Blok Tanamalia.
2. Konflik Sosial; aktivitas pertambangan memunculkan berbagai konflik sosial. Seperti konflik antar masyarakat yang mendukung dan menolak tambang, pihak korporasi terus menyebarkan isu untuk melemahkan pergerakan masyarakat seperti mengintimidasi persoalan kepemilikan lahan, intimidasi oleh aparat keamanan dan pihak PT Vale yang mendatangi beberapa rumah warga berusaha untuk melemahkan masyarakat.
3. Sosialisasi di luar wilayah konsesi yang dilakukan oleh PT Vale dengan hanya mengundang lima perwakilan warga dan satu kepala desa. Kemudian hari dijadikan sebagai klaim landasan persetujuan masyarakat bagi aktivitas pertambangan.
4. Intervensi beberapa aktor politik yang massif menyerukan agar masyarakat menerima tambang di beberapa kesempatan menghadiri acara.
Berdasarkan penjelasan diatas kami Petani dan Perempuan Loeha Raya mendesak PT. Vale Indonesia dan DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan hal sebagai berikut;
1. Petani dan perempuan Se-Loeha Raya meminta ke DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk segera RDP di komisi VII DPRI dan melibatkan ESDM, Dirjen Minerba, CEO PT.VALE Indonesia Tbk, KLHK terkait penolakan ekspansi tambang PT Vale Indonesia Tbk. di Blok Tanamalia.
2. Petani dan Perempuan Se-Loeha Raya meminta untuk segera mengosongkan Camp PT. Vale Indonesia.
3. Petani dan Perempuan Se-Loeha Raya mendesak PT. Vale Indonesia untuk menghentikan segala bentuk kegiatan aktivitas di Tanamalia.
4. Petani dan Perempuan Se-Loeha Raya meminta DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk mendesak PT. Vale Indonesia untuk tidak melakukan pelanggaran HAM.
5. Petani dan Perempuan Se-Loeha Raya meminta DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk mendesak PT. Vale Indonesia untuk tidak melibatkan aparat TNI dan Polri di Blok Tanamalia.
6. Petani dan Perempuan Se-Loeha Raya menolak kehadiran PT. Vale Indonesia di Blok Tanamalia.
7. Petani dan Perempuan Se-Loeha Raya mendesak agar PT. Vale Indonesia keluar dari Tanamalia. (azk)
