Menu

Dark Mode
Saksikan Live Musik KM4W Genjot Pendapatan UMKM Wakil Ketua II DPRD Hadir Dalam Rapat Pembangunan RSUD Malili AKBP Zulkarnain Pindah ke Morowali, DPRD Lutim : Terimakasih Atas Dedikasinya Selama Bertugas di Luwu Timur PT Vale dan Pemberdayaan Komunitas Perempuan di Wilayah Sekitar Tambang Bupati Luwu Timur Sebut AKBP Zulkarnain, Kapolres yang Peduli Masyarakat Prestasi Membanggakan, Kapolri Beri Penghargaan Kepada Polres Lutim

Pena Ekonomi

MenKopUKM Sebut Kasus KSP Indosurya Preseden Buruk bagi Koperasi Simpan Pinjam

badge-check


					MenKopUKM Sebut Kasus KSP Indosurya Preseden Buruk bagi Koperasi Simpan Pinjam Perbesar

Jakarta, Penalutim.com – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan kasus KSP Indosurya yang merugikan banyak masyarakat yang menjadi anggotanya menjadi preseden buruk bagi koperasi simpan pinjam (KSP) di Indonesia.

“Kasus KSP Indosurya menjadi preseden buruk bagi koperasi simpan pinjam. Putusan pengadilan telah mengabaikan rasa keadilan bagi ribuan anggota KSP Indosurya yang dirugikan. Kalau seperti ini orang akan semakin kapok menjadi anggota koperasi simpan pinjam,” kata MenKopUKM Teten Masduki di Jakarta, Rabu (25/1/2023).

MenKopUKM Teten berharap jaksa melakukan upaya banding karena ada dugaan bahwa persoalan ini bukan murni masalah perdata.

Teten menyatakan Kemenkop akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. “Ini memang sudah masuk wilayah hukum, bukan di wilayah kami lagi,” katanya.

Ia menambahkan, sejumlah pembelajaran dari kasus delapan KSP bermasalah, termasuk Indosurya, di antaranya pemerintah akan segera merevisi UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Hal itu agar ada kewenangan KemenKopUKM untuk mengawasi KSP lebih kuat, karena saat ini tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi termasuk sanksi pidana bagi manajemen koperasi yang nakal.

Ia menekankan bahwa koperasi yang menjalankan praktik jasa keuangan idealnya memang bukan hanya diawasi anggota saja namun juga oleh Otoritas yg memiliki instrumen Pengawasan yg lengkap, termasuk pengenaan sanksi yg bertingkat.

“Kami menduga banyak KSP yang melakukan praktik shadow banking, untuk yg ini akan kami minta mereka mengubah kelembagaannya bukan lagi KSP, tapi berubah menjadi koperasi jasa keuangan yg ijin usaha dan pengawasannya berada di bawah pengawasan OJK,” katanya.

Teten mengaku sampai saat ini masih banyak KSP di Indonesia yang berlindung di balik filisofi “jati diri koperasi” yang menolak pengawasan di bawah OJK atau berlandaskan UU P2SK.

“Tapi kami sudah ada kesepakatan dengan OJK dalam masa transisi dua tahun ke depan mereka, jika ingin menjalankan KSP maka harus kembali menjadi KSP murni (closed loop) atau pindah sebagai koperasi yang open loop,” katanya.

 

Editor : Khafid

Facebook Comments Box

Read More

Saksikan Live Musik KM4W Genjot Pendapatan UMKM

11 July 2025 - 07:25 WITA

PT Vale dan Pemberdayaan Komunitas Perempuan di Wilayah Sekitar Tambang

10 July 2025 - 14:04 WITA

PT Vale dan Pemberdayaan Komunitas Perempuan di Wilayah Sekitar Tambang

PT AMM Komitmen Salurkan CSR Singkron Program PT Vale dan Pemda Lutim

5 July 2025 - 02:31 WITA

Trending on Pena Ekonomi