by

Mahasiswa Sulawesi Selatan Menolak  Kepemimpinan yang terindikasi Melanggar HAM

Penalutim.co.id, Jakarta – Menjelang Pilpres 2019, sejumlah mahasiswa Sulawesi Selatan se Indonesia menyatakan sikap terkait Capres yang bebas dari Indikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dalam pembacaan dan Petisi Ikrar “Tolak Capres Pelanggar HAM” mereka mengungkapkan bahwa kepemimpinan nasional ke depannya haruslah orang-orang pro akan reformasi, terbebas dari  sistem lama, dan tidak terlibat dalam peristiwa pelanggaran HAM.

Kegiatan yang diberi nama Silaturahmi Akbar; Mahasiswa/Pemuda Sulawesi Selatan se-Indonesia,  diinisiasi oleh sejumlah aktivis asal Makassar yang diselenggarakan dengan beragam kegiatan.  Terutama diawali dengan melakukan pra wacana terkait “Kepemimpinan Nasional; Mencari  Pemimpin yang Bebas dari Isu Masa Lalu,”

“Sadar dengan kejadian masa lalu yang begitu kelam, maka Silaturahmi ini mengangkat tema  tentang ‘Kepemimpinan Nasional; Mencari Pemimpin yang Bebas dari Isu Masa Lalu”, pungkas  Amir wata selaku SC pada kegiatan tersebut, di D Hotel, Jakarta, Jum’at (28/11).

Menurutnya, berjalannya reformasi 20 tahun ini tampaknya pengungkapan kasus HAM sepertinya  masih Stagnant. Pelaku utamanya masih saja berkeliaran. Bahkan, lanjutnya, terus ikut  berkompetisi menjadi pemimpin negeri ini.

“Oleh karenanya, 20 tahun berjalannya reformasi ini, rasa-rasanya kita tak ingin kembali  pada memorial kelam masa orde baru” lanjut Amir.

Adapun, bunyi Deklarasi tersebut yang dibacakan oleh puluhan pelajar/mahasiswa asal Sulawesi Selatan.

Kami Putra – Putri Sulawesi Selatan dengan ini menyatakan, “Menolak  Kepemimpinan yang terindikasi Melanggar HAM

Kami Putra – Putri Sulawesi Selatan mendukung  penuh kepemimpinan pro reformasi, Kami Putra – Putri Sulawesi Selatan siap menjaga keutuhan  bangsa dan membela NKRI.

Kami Putra – Putri Sulawesi Selatan siap mengawal berlangsungnya  pemilu 2019 yang Damai.

Kami Putra – Putri Sulawesi Selatan akan menjadi benteng pertama  dalam mengawal kontestasi kepemimpinan nasional yang bersih, jujur dan pemimpin memiliki  program penuntasan kasus HAM di Indonesia.”

Aktivis Sulsel yang juga merupakan Ketua Bidang OKK IKAMI SULSEL, Kaharuddin Baso,  mengungkapkan kegiatan ini paling tidak menjelaskan secara terang benderang bagaimana  peristiwa 1998 waktu itu. Dia merasa bahwa peristiwa reformasi 98 adalah puncak dari kisruh  yang sebelumnya terjadi di Makasssar tahun 1996.

“Waktu itu Mahasiswa Makassar juga ada yang meninggal dihantam oleh Aparat, itu yang disebut  dengan AMARAH, yang merupakan Akronim dari April Makassar Berdarah. Padahal mahasiswa  Makassar waktu itu memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan rakyat menurunkan harga BBM”  pungkas Kahar dengan tegas di D Hotel, Jakarta, Jum’at (28/11).

 

Penulis : Ahmad

Editor : Risal

Foto : Amir

Comment

News Feed