Jakarta, Penalutim.co.id – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengamanatkan, pengawas pemilu ditingkat kabupaten/kota menjadi lembaga permanen yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota. Untuk memenuhi perintah UU tersebut, Bawaslu menyiapkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) sebagai dasar hukumnya. Bawaslu menargetkan, transisi dapat dimulai paling lambat April 2018.
“Saat ini kami masih dalam masa transisi. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menyusun Perbawaslu untuk Bawaslu Kabupaten/Kota. Target kami, Maret atau April dapat terbentuk Bawaslu Kabupaten/Kota, tergantung pengesahan Perbawaslunya,” ujar Ketua Bawaslu Abhan dalam siaran persnya di Kantor Bawaslu, Senin (18/9/2017).
Untuk diketahui, Bawaslu baru saja menyelesaikan seleksi dan pelantikan anggota Panwas pada 514 kabupaten/kota. Abhan mengatakan, seleksi tersebut dilakukan masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan UU tersebut, pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota merupakan lembaga ad hoc (panwaslu) dengan jumlah anggota tiga orang.
Adapun, UU 7/2017 mengatur, pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah lembaga permanen (Bawaslu) dengan jumlah anggota tiga atau lima orang. UU menyebutkan, masa transisi untuk perubahan kelembagaan dan pengisian jabatan paling lambat adalah satu tahun. Artinya, 16 Agustus 2018, sudah terbentuk Bawaslu kabupaten/kota dengan jumlah yang menyesuaikan regulasi. “Jadi, waktu kami masih sampai 16 Agustus 2018,” ujar Abhan.
Penulis : Risal
Editor : Redaksi
Foto : Humas Bawaslu
Comment